Forum Umat Islam pada senin (24/11) menyampaikan surat terbuka yang ditujukan kepada Menag RI, H. Maftuh Basyuni untuk segera merekomendasikan pembubaran Ahmadiyah. Isi lengkap surat terbuka tersebut sebagai berikut :
Arti Syahadat
( BUKAN tidak ada TUHAN selain Allah ).
Kita ini sebetulnya orang Islam yang (kebetulan) hidup di Indonesia ataukah orang Indonesia yang (kebetulan) beragama Islam?
Bagaimana sebenarnya mendudukkan masalah ini secara proporsional? Mana yang benar: "Kita ini sebetulnya orang Islam yang (kebetulan) hidup di Indonesia ataukah orang Indonesia yang (kebetulan) beragama Islam?"..
INDONESIA BANGKRUT, INI SALAH SATU PENYEBABNYA
Kalau dulu Indonesia dijajah Belanda pake pasukan, kapal perang, dan persenjataan, Dan setelah menang, Belanda baru bisa ngeruk kekayaan alam. Tapi sekarang itu nggak perlu pake pasukan. Untuk bisa mengeruk kekayaan Indonesia itu cukup pake uang kertas. Kalo kita lihat sekarang ini kan Rupiah jatuh terus, kalo nggak salah sekarang 1 dollar sudah 13.300, anjlok terus. Kenapa ?.
Kecurangan Bank Dalam Kredit KPR
Sejak awal bisnis bank adlh hasil kreasi para “money lenders”. Jd jgn kaget jika sampai saat ini, praktek lintah darat masih melekat. Bagaimana bank melakukan praktek lintah darat pd nasabahnya? Salah satunya adalah dg melakukan “kreasi” terhadap bunga kredit..
Penghargaan Islam Terhadap Buruh dan Pekerja
Islam sebagai agama rahmat bagi semesta alam, sangat memperhatikan hak asasi manusia, sekalipun dia seorang budak. Para sahabat yang pernah membantu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, baik budak maupun orang merdeka, semua merasa puas dengan sikap baik yang beliau berikan. Inilah potret ideal yang bisa dijadikan contoh muamalah antara majikan dengan pembantunya, antara pimpinan dengan pekerjanya.
Tampilkan postingan dengan label Ahmadiyah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ahmadiyah. Tampilkan semua postingan
Selasa, 25 November 2008
Kamis, 12 Juni 2008
PR’ Umat Islam Pasca Insiden Monas dan Penerbitan SKB
[Al-Islam--Edisi 409].
Tanggal 9 Juni 2008 Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung yang ditunggu sejak pertengahan April lalu akhirnya keluar. Namun, “Tidak ada pembubaran atau pembekuan (Ahmadiyah, red.). Bila melanggar SKB, baru dibekukan,” ujar Jaksa Agung Suparman Supandji (10/6/08).
Hal senada disampaikan Menteri Agama Maftuh Basuni. Keputusan dalam SKB itu di antaranya berbunyi: Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam,untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad saw.
Tanggapan Terhadap SKB
Pertama: kelompok Ahmadiyah dan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) memandang SKB tidak adil. Karenanya,
Tanggal 9 Juni 2008 Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung yang ditunggu sejak pertengahan April lalu akhirnya keluar. Namun, “Tidak ada pembubaran atau pembekuan (Ahmadiyah, red.). Bila melanggar SKB, baru dibekukan,” ujar Jaksa Agung Suparman Supandji (10/6/08).
Hal senada disampaikan Menteri Agama Maftuh Basuni. Keputusan dalam SKB itu di antaranya berbunyi: Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam,untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad saw.
Tanggapan Terhadap SKB
Pertama: kelompok Ahmadiyah dan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) memandang SKB tidak adil. Karenanya,
Kamis, 05 Juni 2008
E-mail dari Munarman ( Panglima Komando Laskar Islam )
Assalamu'alaikum wr. Wb
Kepada yth rekan-rekan pers,
Mohon ini dijadikan sebagai bantahan saya dan tanggapan saya atas pernyataan sepihak bahwa saya melarikan diri.
Perlu saya sampaikan bahwa sampai saat ini saya belum datang ke Polda Metro Jaya adalah lebih disebabkan agar hukum dapat berjalan adil dan seimbang. Bukan bekerja atas tekanan dari pihak-pihak yang mengusasi dan mengendalikan arus informasi.
Selain itu juga, sebagaimana pernyataan saya dalam berbagai konferensi pers terdahulu bahwa saya akan bertanggung jawab penuh atas peristiwa Monas walaupun secara hukum saya belum dinyatakan sebagai orang yang terbukti dinyatakan bersalah.
Saya menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia sebagai pejabat publik nomor 1 di republik yang menggunakan prinsip negara hukum ini haruslah
Kepada yth rekan-rekan pers,
Mohon ini dijadikan sebagai bantahan saya dan tanggapan saya atas pernyataan sepihak bahwa saya melarikan diri.
Perlu saya sampaikan bahwa sampai saat ini saya belum datang ke Polda Metro Jaya adalah lebih disebabkan agar hukum dapat berjalan adil dan seimbang. Bukan bekerja atas tekanan dari pihak-pihak yang mengusasi dan mengendalikan arus informasi.
Selain itu juga, sebagaimana pernyataan saya dalam berbagai konferensi pers terdahulu bahwa saya akan bertanggung jawab penuh atas peristiwa Monas walaupun secara hukum saya belum dinyatakan sebagai orang yang terbukti dinyatakan bersalah.
Saya menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia sebagai pejabat publik nomor 1 di republik yang menggunakan prinsip negara hukum ini haruslah
Rabu, 04 Juni 2008
Kumpulan Berita FPI, AKKBB, & Ahmadiyah
04 Juni 2008 : Aksi AKKBB Pukulan Balik Ahmadiyah pada FPI
04 Juni 2008 : Massa AKK-BB Bandel, Ubah Rute Belok ke Monas
04 Juni 2008 : Hamdan: Bubarkan Ormas dan LSM Penerima Dana Asing
04 Juni 2008 : Istri Habib Rizieq : Gus Dur Kok Juga Nggak Ditangkap?
04 Juni 2008 : Mensesneg: SKB 3 Menteri Soal Ahmadiyah Keluar Bulan Ini
04 Juni 2008 : 'Akar Masalahnya Ahmadiyah'
04 Juni 2008 : PKNU: Kasus Monas Jangan Didramatisasi
04 Juni 2008 : Habib Rizieq & 58 Anggota FPI Diperiksa Sebagai Saksi
04 Juni 2008 : Tak Cuma FPI, Orang AKKBB yang Memprovokasi Juga Harus Diusut
04 Juni 2008 : Polisi Harus Tangkap Juga Anggota AKKBB yang Bawa Pistol
04 Juni 2008 : Tangkapi Anggota FPI, Polisi Terpengaruh Opini Publik
04 Juni 2008 : Pertama Kali dalam Sejarah, FPI Tidak Melawan!
04 Juni 2008 : Deplu: Asing Jangan Terlalu Ikut Campur Soal Insiden Monas
04 Juni 2008 : Investigasi Membongkar jaringan AKKBB ( 1 )
04 Juni 2008 : Massa AKK-BB Bandel, Ubah Rute Belok ke Monas
04 Juni 2008 : Hamdan: Bubarkan Ormas dan LSM Penerima Dana Asing
04 Juni 2008 : Istri Habib Rizieq : Gus Dur Kok Juga Nggak Ditangkap?
04 Juni 2008 : Mensesneg: SKB 3 Menteri Soal Ahmadiyah Keluar Bulan Ini
04 Juni 2008 : 'Akar Masalahnya Ahmadiyah'
04 Juni 2008 : PKNU: Kasus Monas Jangan Didramatisasi
04 Juni 2008 : Habib Rizieq & 58 Anggota FPI Diperiksa Sebagai Saksi
04 Juni 2008 : Tak Cuma FPI, Orang AKKBB yang Memprovokasi Juga Harus Diusut
04 Juni 2008 : Polisi Harus Tangkap Juga Anggota AKKBB yang Bawa Pistol
04 Juni 2008 : Tangkapi Anggota FPI, Polisi Terpengaruh Opini Publik
04 Juni 2008 : Pertama Kali dalam Sejarah, FPI Tidak Melawan!
04 Juni 2008 : Deplu: Asing Jangan Terlalu Ikut Campur Soal Insiden Monas
04 Juni 2008 : Investigasi Membongkar jaringan AKKBB ( 1 )
Selasa, 03 Juni 2008
Berita Berita FPI, AKKBB , dan Ahmadiyah
Kronologi Rusuh Monas Versi FPI
Irwan Nugroho - detikcom
Jakarta - Front Pembela Islam (FPI) mengklaim tindakannya terhadap aktivis Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKK-BB) bukan tanpa alasan. Tindakan itu akibat provokasi yang dilakukan AKK-BB saat mereka secara bersamaan menggelar aksi di Monas.
Berikut kronologi rusuh di Monas versi FPI seperti yang disampaikan kepada detikcom, Selasa (3/6/2008). Kronologi ini dapat dilihat di blog FPI dengan alamat http://fpipetamburan.blogspot.com.
Pada Minggu 1 Juni itu, massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menggelar aksi menolak kenaikan harga BBM menuju Istana Negara yang diikuti perwakilan Serikat Kerja PLN, FPI, dan sebagainya.
Demo itu telah mendapatkan izin dari aparat kepolisian setempat dengan pengawalan yang rapi dan ketat. Sehingga dapat dikatakan demo itu adalah kegiatan resmi dan legal berdasarkan UU.
Jakarta - Front Pembela Islam (FPI) mengklaim tindakannya terhadap aktivis Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKK-BB) bukan tanpa alasan. Tindakan itu akibat provokasi yang dilakukan AKK-BB saat mereka secara bersamaan menggelar aksi di Monas.
Berikut kronologi rusuh di Monas versi FPI seperti yang disampaikan kepada detikcom, Selasa (3/6/2008). Kronologi ini dapat dilihat di blog FPI dengan alamat http://fpipetamburan.blogspot.com.
Pada Minggu 1 Juni itu, massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menggelar aksi menolak kenaikan harga BBM menuju Istana Negara yang diikuti perwakilan Serikat Kerja PLN, FPI, dan sebagainya.
Demo itu telah mendapatkan izin dari aparat kepolisian setempat dengan pengawalan yang rapi dan ketat. Sehingga dapat dikatakan demo itu adalah kegiatan resmi dan legal berdasarkan UU.
Minggu, 01 Juni 2008
MUI: Penyerangan FUI Akibat Provokasi AKK-BB
Irwan Nugroho - detikcom
Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyayangkan aksi yang dilakukan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKK-BB) untuk mendukung aliran Ahmadiyah. Pasalnya, itulah yang menyulut emosi massa Front Pembela Islam (FPI) dan menyerang aktivis AKK-BB di Monas, Minggu, 1 Juni 2008, kemarin.
"Jangan melakukan provokasi dengan mengangkat-angkat kembali Ahmadiyah," ujar ketua MUI Amidhan kepada detikcom, Senin (2/6/2008).
Menurut Amidhan, persoalan Ahmadiyah sudah menjadi domain pemerintah dalam hal ini Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung. Masyarakat tinggal menunggu Surat Keputusan Bersama (SKB) antara 3 pejabat negara itu mengenai nasib Ahmadiyah.
Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyayangkan aksi yang dilakukan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKK-BB) untuk mendukung aliran Ahmadiyah. Pasalnya, itulah yang menyulut emosi massa Front Pembela Islam (FPI) dan menyerang aktivis AKK-BB di Monas, Minggu, 1 Juni 2008, kemarin.
"Jangan melakukan provokasi dengan mengangkat-angkat kembali Ahmadiyah," ujar ketua MUI Amidhan kepada detikcom, Senin (2/6/2008).
Menurut Amidhan, persoalan Ahmadiyah sudah menjadi domain pemerintah dalam hal ini Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung. Masyarakat tinggal menunggu Surat Keputusan Bersama (SKB) antara 3 pejabat negara itu mengenai nasib Ahmadiyah.
